Sabtu, 21 Maret 2020 | 21:54:25
* Diduga Beri Keterangan Palsu

Humas PT.SLS Dilapor ke Polda Riau

Richard Simanjuntak
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PELALAWAN ||| Kasus pencurian kelapa sawit milik PT.Sari Lembah Subur (SLS) tampaknya akan berbuntut panjang.

Pasalnya Kasus pencurian ini, mengakibatkan Humas PT.Sari Lembah Subur (SLS) tersebut, Setyo Budi Utomo akan berurusan dengan pihak Polda Riau. Hal ini sesuai pernyataan Hendri Siregar, SH selaku Penasehat Hukum dari Sundrianto yang telah melaporkan Setyo ke Polda Riau pada Jumat (13/03-2020) atas dugaan memberikan keterangan palsu, (pasal 242 KUHP).

Hendri Siregar dalam keterangan persnya kepada wartawan Aktual, Rabu 18/03-2020 dipangkalan kerinci usai sidang, Hendri Siregar mengemukakan, "pihaknya mengatakan telah melaporkan Humas PT.Sari Lembah Subur Setyo Budi Utomo, atas dugaan memberikan keterangan palsu dipersidangan.

 

Keterangan palsu ini kata Hendri,terkait tahun tanam  kelapa sawit dalam kasus pencurian kelapa sawit milik perusahaan tersebut yang mengakibatkan kliennya Sundrianto merasa dirugikan" jelas Hendri.


Menurut Hendri bahwa, Setyo, selaku Humas PT. SLS  dalam persidangan pada Selasa 10 Maret 2020 lalu, Setyo memberikan keterangan palsu yang mengakibatkan kerugian pada kliennya.

Hal ini kata Hendri, juga sesuai dengan berita acara konversi dari Humas PT SLS, yang menyebutkan bahwa barang bukti  kasus pencurian pada Kamis, 10/ Oktober 2019, dengan  Barang bukti Tandan Buah segar (TBS) sebanyak 324 janjang, dengan berat TBS 1970 Kg, jumlah kerugian perusahaan disebutkan Setyo sebesar Rp.2.601.542.(Dua juta enam ratus satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

Berdasarkan keterangan Humas PT.SLS itu, jumlah Rp. 2.601.542 sesuai penjumlahan dari jumlah berat sawit 324 janjang,  beratnya 1970Kg, jika dikalikan harga Rp.1.330,58 maka hasilnya sebesar Rp.2.601.542.

Padahal, menurut  Hendri Siregar, sesuai fakta dilapangan, tahun tanam sawit tersebut sesuai patok  di Tempat Kejadian Perkara (TKP),  tahun tanam kelapa sawit tersebut tahun 2015. Itu berarti, usia sawit adalah empat tahun, jadi tidak tepat kalau harganya 1.330,58/Kg jelasnya.

Lanjut, Hendri menerangkan, untuk tanaman sawit empat tahun, harga sawit tertanggal 16 Oktober s/d 22 Oktober 2019, sesuai penetapan harga TBS kelapa sawit Provinsi Riau. harga TBS untuk tanaman empat tahun harganya Rp.1.135,34.

Jadi, kalau dijumlahkan sesuai berat TBS yang mereka sangkakan 324 janjang, dengan berat 1970 kg,  jika dijumlahkan dengan harga Rp.1.135,34, maka hasilnya Rp.2.236.619.

Dengan jumlah sebesar ini katanya, maka klien saya Sundrianto seharusnya diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Hal tersebut kata Hendri merujuk kepada nilai kerugian yang diatur dalam Peraturan Mahkamah agung No.2 tahun 2012, tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah dendanya dalam Kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP) terangnya.

Lebih jauh Hendri menerangkan, jumlah Barang bukti terkait kasus pencurian yang dilakukan oleh Sundrianto bersama dengan ketiga orang temannya, pada hari Kamis10 Oktober 2019 lalu di Afdeling OA blok 21 diPT.Sari Lembah Subur yang beralamat didesa Genduang, kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten pelalawan (Riau) ada kejanggalan jelasnya.

Hal ini kata Hendri, berdasarkan fakta persidangan pada Rabu, 18 Maret 2020 sesuai keterangan saksi verbalisan dari anggota Polsek Pangkalan Lesung, Jhoni Efendi, Fernando Lukas dan Erikson Chandra.

Dari keterangan saksi verbalisan, Jhoni selaku penyidik mengatakan, umur pohon sawit yang ditempat kejadian perkara, umur sawitnya katanya berusia enam tahun, dengan tanaman sawit tahun 2013 sambil menunjukkan fhoto 3 patok dilapangan.

Anehnya, photo tersebut menurut penuturan Jhoni, photo tersebut merupakan hasil photo dari pihak perusahaan PT SLS yang diberikan kepada nya. 

Namun, foto tersebut yang diterangkan oleh Jhoni didalam persidangan, sebenarnya tidak ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), ungkap Hendri.

Hendri juga mengemukakan keheranannya terkait berat TBS 324 janjang Yang katanya 1970 Kg tersebu. Padahal sewaktu  324 janjang sawit tersebut ditimbang dipabrik tanpa disaksikan oleh pihak penyidik dan tersangka.  jadi, bisa saja kan berat TBS tidak sesuai dengan berat sebenarnya (direkayasa oleh pihak perusahaan) pungkas Hendri.

Hendri juga menyebutkan, photo yang dijelaskan penyidik dalam persidangan, tidak memuat lokasi dimana gambar tersebut diambil. Dalam gambar hanya memuat tiga gambar patok, sehingga kebenaran photo yang ditunjukkan saksi verbalisan diragukan kebenarannya, ungkap Hendri dengan ketus.

Hendri Siregar, kepada wartawan  juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap majelis hakim, hal ini katanya, karena majelis hakim yang diketuai oleh Nurrahmi,SH dengan hakim anggota Joko ciptanto SH,MH serta Rahmat Hidayat,SH,ST,MH tidak bersedia mengabulkan permohonan pihaknya untuk dapat melaksanakan pengadilan lapangan sebut Hendri dengan raut wajah yang kecewa.

Padahal, menurut Hendri hal ini perlu, untuk langsung melihat Tempat Kejadian Perkara (TKP). Agar kasus ini menjadi terang benderang, katanya.

Sementara itu, amatan wartawan dalam ruangan sidang, para saksi verbalisan yang adalah anggota polisi dari Polsek pangkalan lesung ini, tampaknya tidak ada diperiksa badan sebelum sidang dimulai.

Hal ini tampak jelas, Diduga dicecar pertanyaan terkait Tugasnya sebagai penyidik, yang seharusnya memastikan (ikut serta sewaktu menimbang TBS tersebut), serta apa maksud saksi saat itu menunjukkan photo patok lokasi di ruangan sidang. padahal photo tersebut tidak ada dalam BAP penyidik.

Bahkan photo yang ditunjukkan Jhoni, bukan dirinya Yang langsung memphotonya, tetapi hasil photo dari pihak perusahaan. Hal ini sesuai pengakuan Jhoni sebagai saksi verbalisan yang menyidik kasus tersebut.

Jhoni yang diduga merasa dicecar pertanyaan dari penasehat hukum terdakwa, Jhoni seketika "seakan tersadar" dirinya membawa senjata api berjenis pistol.

Dengan meminta izin kepada majelis hakim, Jhoni sambil meminta izin, mengatakan bahwa dirinya membawa senjata api yang diselipkan nya di pinggang belakangnya,dan menitipkan kepada panitera pengadilan.

Padahal, pasal 219 ayat (1) menjelaskan, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawa wajib menitipkan ditempat khusus disediakan untuk itu.

Bahkan pada ayat 2 disebutkan, tanpa surat perintah petugas keamanan Pengadilan karena tugas dan jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin, bahwa kehadiran seorang diruang sidang tidak membawa senjata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan apabila terdapat maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.

Ketika hal membawa senjata api oleh saksi verbalisan tersebut dipertanyakan wartawan kepada Rahmat Hidayat Batubara,SH,ST,MH, Kamis, 19/03-2020 dikantor Pengadilan negeri Pangkalan Kerinci, kepada wartawan Rahmat mengatakan,  "bahwa mereka (saksi verbalisan tersebut) sebagai anggota polisi dan jaksa yang menghadirkan saksi tersebut, seharusnya sudah tahu peraturan dalam persidangan" katanya.

Namun Rahmat Hidayat Batubara, tidak bersedia menjawab pertanyaan wartawan, terkait majelis hakim tidak memenuhi permohonan penasehat hukum terdakwa untuk dapat melakukan sidang lapangan, untuk memastikan tempat kejadian perkara sebenarnya.

Hal ini karena antara keterangan Penasehat hukum terdakwa berbeda dengan keterangan dari pihak penyidik ada perbedaan.||| Laporan : Richard Simanjuntak

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Jumat, 26 Juni 2020 | 12:45:26
Disinyalir PT PLN “Tutup Mata"
BERIKAN KOMENTAR
Top