• Home
  • Pelalawan
  • Tim Penyidik Kejari Pelalawan Tetapkan 2 Tersangka Terhadap 2 Perkara Penyidikan
Jumat, 10 Juli 2020 | 15:01:36
* Hampir 1 Tahun

Tim Penyidik Kejari Pelalawan Tetapkan 2 Tersangka Terhadap 2 Perkara Penyidikan

Foto/Ist
BERITA TERKAIT:
aktualonline.com.PELALAWAN |||| Setelah hampir satu tahun, akhirnya Tim penyidik kejaksaan negeri Pelalawan menetapkan satu orang tersangka untuk kasus dugaan korupsi kegiatan belanja Bahan Bakar Minyak ( BBM) dinas PUPR Kabupaten Pelalawan berinisial MY yang merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada saat itu.

Dugaan kasus korupsi tahun anggaran 2015 dan tahun 2016, setelah penyidik menerima perhitungan Auditor BPK Provinsi Riau, maka dapat ditemukan kerugian negara sekitar dua miliar rupiah sebut kepala kejaksaan negeri Pelalawan,  Nophy Thenno Phero Suoth, SH, MH, melalui press release nya.

Tersangka diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus korupsi lainnya, lanjut Nophy, Tim penyidik kejaksaan negeri Pelalawan pada hari Kamis, 09/07-2020,  dalam gelar perkara tersebut, Penyidik juga menetapkan satu orang tersangka untuk dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sungai Upih, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018.
 
Untuk perkara  dugaan tindak pidana korupsi lainnya, pihak penyidik kejaksaan negeri Pelalawan kembali Menetapkan satu orang Tersangka inisial  Hu yang pada tahun anggaran 2018 menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Upih, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan. 

Dalam Penggunaan APBDes Sungai Upih Tahun Anggaran 2018 tersebut diduga adanya kegiatan-kegiatan yang tidak selesai dan tidak terlaksana yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar sembilan ratus juta rupiah. 

Tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tutupnya.||| Richard Simanjuntak




Editor : Zul

BERITA LAINNYA
Jumat, 26 Juni 2020 | 12:45:26
Disinyalir PT PLN “Tutup Mata"
BERIKAN KOMENTAR
Top