• Home
  • Politik
  • Yassona Laoly: PTUN Itu Harusnya Hanya Menilai Surat Keputusan Menkumham
Senin, 18 Mei 2015 | 22:17:37

Yassona Laoly: PTUN Itu Harusnya Hanya Menilai Surat Keputusan Menkumham

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yassona Laoly menilai Hakim Ketua Teguh Satya Bhakti yang mengabulkan gugatan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie alias Ical terlalu bersemangat. Pasalnya, hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas hasil Mahkamah Partai Golkar.

"Nampaknya hakimnya terlalu bersemangat. Tidak memberi pertimbangan yang cukup tentang hasil Mahkamah Partai Golkar dan saksi-saksi yang diajukan pemerintah," tuturnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat oleh awak media, Senin (18/5/2015).

Menurut Yasonna, seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) itu hanya menilai Surat Keputusan (SK) Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 terkait pengesahan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono tertanggal 23 Maret 2015 itu, tidak melebar kemana-mana yang tak substansial.

"Apa SK itu sudah sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai atau tidak. PTUN tidak berwenang menilai apa yang diputuskan Mahkamah Partai. Itu (Keputusan Hakim) di luar kewenangan PTUN. Seharusnya hanya menilai apa saya sudah memutuskan sesuai dengan Keputusan MPG atau tidak," tandasnya.

Seperti diketahui, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur memerintahkan Menkumham mencabut Surat Keputusan (SK) bernomor M.HH-01.AH.11.01 ihwal pengesahan kepengurusan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono.

"SK Menkumham dinyatakan batal dan meminta agar tergugat mencabut surat bernomor tersebut," tegas Teguh saat membacakan putusan di PTUN, Jakarta Timur.

Selain itu, hakim juga menyatakan menolak untuk menerima eksepsi tergugat seluruhnya. Adapun para tergugat, diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 360 ribu. "Eksepsi tidak diterima untuk seluruhnya, tergugat diwajibkan membayar perkara sebesar tersebut," imbuhnya.

Teguh menambahkan, para tergugat dapat mengajukan banding jika tidak menerima putusan tersebut. "Jika tergugat tidak menerima putusan ini, dipersilahkan untuk mengajukan langkah hukum banding," pungkasnya. (Ful)

Sumber: okezone.com

BERITA LAINNYA
Senin, 2 November 2015 | 12:07:10
KPU Way Kanan Gelar Persami
Jumat, 11 September 2015 | 21:56:06
Periksa Anggota DPRD Sumut
Selasa, 2 Juni 2015 | 21:38:17
AS Hikam: Islah Basa Basi Ala Golkar
Sabtu, 16 Mei 2015 | 00:41:02
Jokowi Minta Segera Ada Pembahasan Blok Mahakam
Selasa, 10 Maret 2015 | 03:58:52
Di Aceh, Jokowi Kenang Masa Lalunya
BERIKAN KOMENTAR
Top