Jumat, 11 September 2015 | 21:56:06
*KPK Terbitkan Sprinlidik Batalnya Interpelasi

Periksa Anggota DPRD Sumut

ist
Pimpinan KPK Johan Budi(kiri), Sekretaris LINGKARI Drs. Enrico Sihombing

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pihaknya sudah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan (sprinlidik) dugaan suap batalnya interpelasi DPRD Sumatera Utara.

 

DPRD Sumut sempat mewacanakan menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Namun, tanpa alasan jelas, interpelasi tersebut tiba-tiba batal.

 

"Memang kami menerima laporan berkaitan dengan ada dugaan ketidakberesan dalam kaitan interpelasi di DPRD (DPRD Sumut )," kata Johan di kantornya, Jakarta, Jumat (11/9/2015).

 

Menurut Johan, pihaknya sudah memintai keterangan dari DPRD DPRD Sumut  untuk mengumpulkan keterangan dan bahan.

 

"Karena itu kita lakukan permintaan keterangan ke sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Jadi memang sedang dilakukan pengumpulan bahan keterangan," beber Johan.

 

KPK pun telah memeriksa Ketua DPRD Sumatera Utara Ajib Shah, Senin lalu. Usai diperiksa, Ajib mengatakan tidak ada yang salah walau interpelasi batal digulirkan.

Ajib mengatakan, adalah kewenangan DPRD Sumatera Utara untuk menggunakannya atau tidak menggunakannya.

 

"Itu kan hak masing-masing anggota. Boleh menggunakan haknya boleh enggak," kata Ajib usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Senin (7/9/2015).

 

Sehari setelahnya, giliran Gatot yang diperiksa KPK. Kepada wartawan, Gatot menyampaikan jawaban yang kurang lebih serupa dengan Ajib.

 

"Saya diperiksa kapasitasnya sebagai saksi untuk interpelasi. Nanti bisa ditanyakan kepada penyidik ya," singkat Gatot, kemarin.

 

Sebelumnya, DPRD Sumatera Utara batal menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Keputusan itu ditetapkan pada rapat paripurna DPRD Sumut di Medan, melalui pemungutan suara. Dari 88 anggota DPRD Sumut yang hadir, 52 orang menolak penggunaan hak tersebut, 35 orang menyatakan persetujuan, dan satu bersikap abstain.

 

Empat hal terkait interpelasi tersebut tentang pengelolaan keuangan daerah, penerbitan Peraturan Gubernur Sumut nomor 10 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD 2015, kebijakan pembangunan Pemprov Sumut, dan etika Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sebagai kepala daerah.

 

KPK sendiri telah menggeledah sekretariat DPRD Medan pada 14 Agustus 2015. Saat penggeledahan, KPK menyita dokumen interpelasi terkait kasus tersebut.

Sementara itu, dari Medan- Sumatera Utara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memeriksa seluruh anggota DPRD Sumut yang terlibat kasus suap Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho.

 

"Wajib semua anggota DPRD Sumut, aktif maupun tidak diperiksa KPK. Siap yang terlibat suap Gatot harus diperiksa dan bertangung jawab," tegas Sekretaris Lembaga Investigasi dan Gerakan Antikorupsi (LINGKAR) Enrico Sihombing, diterima redaksi, Jumat (11/9/2015).

 

Pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Sumut Ajib Shah, Wakil Ketua Zulkifli Effendi Siregar, anggota Muhammad Affan, Saleh Bangun dan Chaidir Ritonga, menurut Enrico, belum efektif mengingat kasus usap Gatot melibatkan banyak anggota DPRD Sumut.

 

"Kasus suap interpelasi ada 4 kali. Penerimanya bergantian setiap interpelasi dilakukan. Khusus interpelasi 1, 2 dan 3 anggota DPRD Sumut priode 2009-2014 diduga terlibat. Dan interpelasi ke 4 priode 2014-2019 juga harus diperiksa juga," sebutnya.

 

Untuk mencari koordinator suap di DPRD Sumut, lanjut Enrico, KPK harus memanggil seluruh anggota dewan tersebut. "Saya yakin pasti terkuak siapa saja koordinator suap di DPRD Sumut," tandasnya.

 

Selain kasus suap interpelasi, kata Enrico, dirinya menyakini KPK tengah membidik koordinator fee (suap) bantuan daerah bawahan (BDB) yang melibatkan 33 kabupaten kota tahun 2013.

 

"Saya rasa KPK sekaligus ingin mengungkap koordina tor fee BDB 33 kabupaten kota. Itu kasus sudah rahasia umum. Fee 7 persen BDB sudah menjadi pembicara publik di Sumut, dan KPK itu yang sebenarnya dituju," sebutnya.

 

Enrico berharap, terkuaknya kasus suap APBD Sumut ini, kedepannya Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara menjadi baik ke depannya. "KPK harus ciptakan efek jera yang terasa ke Pemprov Sumut. Saya yakin tidak 1 atau 2 orang yang terli bat kasus suap Gatot dan fee BDB 33 kabupaten kota, tapi lebih dari itu, pemberi dan penerima harus bertangung jawab," tegasnya.

 

Penulis          : Zul

Editor              : Zul


BERITA LAINNYA
Senin, 2 November 2015 | 12:07:10
KPU Way Kanan Gelar Persami
Selasa, 2 Juni 2015 | 21:38:17
AS Hikam: Islah Basa Basi Ala Golkar
Sabtu, 16 Mei 2015 | 00:41:02
Jokowi Minta Segera Ada Pembahasan Blok Mahakam
Selasa, 10 Maret 2015 | 03:58:52
Di Aceh, Jokowi Kenang Masa Lalunya
BERIKAN KOMENTAR
Top