• Home
  • Solok
  • Ketua LKKAM Kota Solok H. Rusli Khatib Sulaiman, Penolakan Deklarasi #2019 Ganti Presiden di Sumbar Oleh Kapolda Langkah Tepat
Sabtu, 15 September 2018 | 14:36:05

Ketua LKKAM Kota Solok H. Rusli Khatib Sulaiman, Penolakan Deklarasi #2019 Ganti Presiden di Sumbar Oleh Kapolda Langkah Tepat

aktualonline.com/Roni Natase
Ketua LKKAM Kota Solok H. Rusli Khatib Sulaiman
BERITA TERKAIT:

aktulonline.com.SOLOK///Menyikapi perkembangan situasi terkait isu Kedatangan Neno Warisman Deklarasi #2019 Ganti Presiden di wilayah Provinsi Sumbar (Kota Padang, Solok dan Payakumbuh. Dimana yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27, Jumat tanggal 28 dan Sabtu tanggal 29 September 2018,

Ketua LKKAM Kota Solok H.  Rusli Khatib Sulaiman menyampaikan, agar kegiatan tersebut tidak dilakukan di daerah Sumatra Barat.  Karena saat sekarang ini Sumatra Barat tentram,  aman dan tertib.  Kalau ingin melakukan lebih baik dilakukan pada masa jadwal kampanye saja sesuai jadwal yang telah diatur oleh KPU RI,

"karena mengingat apabila dilakukan diluar jadwal tahapan kampanye. maka bisa akan terjadi konflik dalam masyarakat,  karena akan bisa saja  masyarakat terpicu pro dan kontra dengan kegiatan tersebut, "tegasnya.

H. Rusli Khatib Sulaiman Ketua LKAAM Kota Solok menyatakan, kita sangat mendukung langkah Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Fahrizal yang tidak mengizinkan Deklarasi #2019 Ganti Presiden digelar di Sumatera Barat,  sebelum ditetapkanya masa kampanye oleh KPU RI.

Meksud saya yang  tidak diizinkan Kapolda adalah,  deklarasi sebelum masa kampanye, "itu yang dilarang", karena informasi yang beredar di medsos, gerakan deklarasi tersebut akan datang ke sumbar termasuk Solok sebelum masa kampanye. Jadi wajar saja kalo Kapolda melarang itu karena belum waktunya berkontestasi, sdbaiknya ikuti saja aturan main yang ditetapkan pemerintah.

Saya kira Kapolda Sumbar, memutuskan untuk melarang aksi tersebut,  tentunya dengan banyak pertimbangan-pertimbangan. Dan yang utamanya adalah masalah Kamtibmas. "mencegah dan meredam potensi konflik, adalah kewajiban pemerintah dan seluruh masyarakat, apalagi polisi.

Ketua LKKAM Kota Solok H. Rusli Khatib Sulaiman, menyatakan, merupakan langkah yang sangat jitu oleh Kapolda Sumbar "menolak Terjadinya Deklarasi #2019 Ganti Presiden di Sumbar,  khususnya juga di daerah Kota Solok, jika dilaksanakan sebelum ditetapkanya masa kampanye oleh KPU RI. Karena Sumbar dan termasuk juga Kota Solok selama ini berjalan aman, tentram dan damai, begitu juga daetah lainya di Sumbar.

Kita dari Lembaga LKAAM Kota Solok sangat mendukung langkah Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Fahrizal yang tidak mengizinkan Deklarasi #2019 Ganti Presiden digelar di Sumatera Barat,  sebelum ditetapkanya masa kampanye oleh KPU RI.

Dia menyatakan, disitu terlihat jelas dalam sebuah potongan video wawancara Fakhrizal dengan sejumlah awak media yang diterima CNNIndonesia.com, Irjen Fahrizal menyatakan Polda Sumbar belum menerima pemberitahuan terkait rencana kegiatan #2019GantiPresiden.

Fakhrizal pun menegaskan pihaknya tidak akan mengizinkan kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden di Ranah Minang sebelum masa kampanye ditetapkan KPU.

"Enggak kami izinkan deklarasi #2019GantiPresiden. Di kita enggak ada. Enggak ada," ucapnya. Menurut informasi, deklarasi gerakan #2019GantiPresiden akan digelar di Padang 27, 28, Dan 29 September mendatang.

Menurut saya, yang tidak diizinkan Kapolda adalah deklarasi sebelum masa kampanye, "itu yang dilarang", karena informasi yang beredar di medsos, gerakan deklarasi tersebut akan datang ke sumbar termasuk Solok sebelum masa kampanye. Jadi wajar saja kalo Kapolda melarang itu karena belum waktunya berkontestasi, sdbaiknya ikuti saja aturan main yang ditetapkan pemerintah.

"hal itu bakal bisa terjadi bukan sekedar sekedar potensi konflik, tapi sudah konflik nyata dan banyak contohnya terjadi penolakan-penolakan terhadap aksi tersebut di wilayah-wilayah lain dalam bentuk, aksi tandingan, unjuk rasa dan bahkan bentrok fisik". Kalo bisa hal ini jangan sampe terjadi di Wlayah Sumatra Barat, dan khususnya Solok,"papar H. Rusli.

Ditegaskan dia, Janganlah sampai menuduh Kapolda menciderai demokrasi, apalagi sampai menyebutkan kapolda bertindak seolah sebagai wasit pemilu.

Disampaikan H. Rusli, bahwa kebebasan berpendapat atau menyampaikan pendapat dimuka umum itukan ada aturannya, wajib menghormati hak-hak orang lain, menjaga ketertiban umum, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum. 
.
"Maka ketika hal ini berpotensi dilanggar, maka Polisi sah-sah saja tidak memberikan izin dan bahkan membubarkan aksi tersebut. Demokrasi itu ada batasnya, mari kita sama-sama memahaminya kembali," jelas Ketua LKAAM Kota Solok itu.

Jadi dalam hal ini, jika adanya yang menuduh Kapolda bertindak sebagai wasit pemilu, menurut H. Rusli,  itu  terlalu berlebihan. "Yang lebih pantasnya kalo disebut Wasit Kamtibmas, beliau menjaga Sumbar ini agar tetap pada kondisi damai, justru kita harus berterima kasih kepad beliau. Segala sesuatu yang berujung pada gangguan kamtibmas. Tentunya adalah urusan polisi dan kewajiban kita bersama mencegahnya, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat,"jelasnya dengan tegas.

H. Rusli menilai, saya kira masyarakat Sumbar khususnya di Solok, sudah pada cerdas kok, gak perlu diajari untuk dukung sana-dukung sini, Apalagi sampai mencela atau menjelek-jelekkan pihak lain. Ini tentunya adalah tontonan yang kurang bagus bagi masyarakat Sumbar khususnya di Kota Solok.

Dia menjelaskan, solusi yang terbaik adalah pihak dari polisi, Kemendagri, KPU dan Bawaslu duduk sama-sama supaya hal ini tidak membuat situasi politik memanas. Pasalnya, ada yang pro dan kontra terhadap gerakan tersebut. "KPU dan Bawaslu harus tegas melarang sampai waktunya tiba tanggal 23 September," katanya.

"Saya pikir langkah Kapolda sangat tepat dan saya mendukung itu. Menurut saya deklarasi #2019GantiPresiden tersebut lebih banyak mudharat dari manfaatnya. Kalau kegiatan itu dipaksakan akan menimbulkan pro kontra dan bisa terjadi gesekan di tengah masyarakat. Ini jelas merusak kondusifitas Kamtibmas di Sumbar yang terjaga baik selama ini," tegasnya.

Menurut H. Rusli,  kita harus mengetahui tentang apa manfaat yang didapatkan menggelar kegiatan tersebut. 
Karena efek dari kegiatan itu sangat besar apabila dilakukan sebelum jadwal kampanye,

Selanjutnya ditegaskan H.  Rusli Ketua LKAAM Kota Solok,  berkaca kita melihat situasi sekarang di Kota Solok Dan juga di daerah lain di Sumbar. situasinya sudah tenang, aman dan sejuk jauh dari persoalan perpecahan antar masyarakat.  "maka jangan dirusak situasi daerah kita yang sudah aman damai ini dengan kegiatan tersebut" tegasnya.

"situasi  di Kota Solok sekarang sudah aman, jangan sampai setelah dilakukan Deklarasi #2019 Ganti Presiden. situasi malah menjadi rusuh seperti di daerah atau kota-kota lain,"ujarnya.

Ketua LKKAM Kota Solok menghimbau dan  menyampaikan.  untuk situasi yang terjadi saat sekarang agar masyarakat pintar dan bijaksana dalam menyikapi, karena saat sekarang adalah tahun politik. Dimana dalam tahun politik ini akan banyak dilakukan kegiatan kegiatan yang dapat berpotensi menjadi konflik dalam masyarakat.

H. Rusli mebgajak, marilah kita jadikan pemilu tahun 2019 menjadi pemilu yang beraklak dan berbudaya,  karena itu merupakan ciri bangsa kita dan di Minangkabau, aklak dan budaya sangat dijunjung tinggi. 

"Karena hal itu Sumatera Barat (minangkabau) menjadi provinsi yang aman dan damai saat sekarang ini, apalagi di pemeribtahan Kita Solok sekarabg ini.  peran tokoh adat di minangkabau sangat sentral dalam membangun situsi bersama tokoh agama dan pemerintah,"jrlasnya..///Roni

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Selasa, 2 Oktober 2018 | 12:21:14
Begini Persiapan Leo Murphy Caleg PDI P Kota Solok
Selasa, 25 September 2018 | 01:28:12
AMIK Kosgoro Solok Wisuda 42 Lulusan
BERIKAN KOMENTAR
Top