• Home
  • Sumut
  • Disdagrin Paluta Sosialisasi Pembinaan Pengecer BBM Bersubsidi
Kamis, 28 November 2019 | 11:20:32

Disdagrin Paluta Sosialisasi Pembinaan Pengecer BBM Bersubsidi

Foto/Ist
Acara Sosialisasi Pembinaan Pengecer BBM bersubsidi yang berlangsung di Aula Hotel Mitra Gunungtua
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PALUTA ||| Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Dinas Perdagangan dan Prindustrian menggelar Acara Sosialisasi Pembinaan Pengecer BBM bersubsidi yang berlangsung di Aula Hotel Mitra Gunungtua Selasa ( 26/11 )

 

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Padang Lawas Utara Ridi AP MM melalui Kabid Perdagangan Dedi Ismanto ST membuka secara resmi acara Sosialisasi Pembinaan Pengecer BBM bersubsidi yang turut disaksikan Puluhan Peserta Sosialisasi dan dihadiri Nara sumber dari Kepala UPT Perlindungan konsumen Disperindagsu - Sibolga, Irpan Hulu.

 

Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Padang Lawas Utara Dedi Ismanto ST dalam sambutannya berharap sosialisasi yang dilakukan dapat memberikan pemahaman kepada peserta sosialisasi, terutama mengenai pengendalian BBM Bersubsidi, Guna mengawal pendistribusian BBM Bersubsidi supaya tepat sasaran, tepat volume dan tepat waktu sesuai peruntukan


Lebih lanjut Kata Dedi Ismanto semoga dengan Penjelasan dari Nara Sumber kita nantinya,  akan dapat memahami lebih mendalam terutama untuk mengatasi kebutuhan BBM Bersubsidi, dan juga masyarakat umum yang berada di wilayah yang jauh dari lokasi SPBU.harapnya.

 

Sementara itu, Kepala UPT Perlindungan konsumen Disperindagsu - Sibolga, Irpan Hulu selaku Nara sumber dalam pemaparannya menyampaikan sesuai dalam Pasal 53 Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas dijelaskan, barang siapa yang tidak memiki izin usaha pengolahan BBM maka dipidana penjara maksimal enam tahun, dan denda paling tinggi Rp30 miliar.

 

Berdasarkan UU tersebut, dan didukung Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, dimana titik serah akhir BBM itu di SPBU, jadi tidak ada disitu disebut pengecer. Di luar itu adalah ilegal," terkecuali ada izin resmi BPH migas kepada pengecer atau Pertamini. Tegas Irpan Hulu.

 

Pemerintah Wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak, dalam pengalokasian anggaran untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat, bahkan selama ini yang terjadi subsidi BBM yang diberikan saat ini belum tepat sasaran sebagian besar subsidi di nikmati oleh kalangan mampu, jadi untuk itu dapat melakukan pengaturan BBM bersubsidi secara bertahap agar alokasi dapat terlaksana dengan tepat volume dan tepat sasaran. Ujarnya.

Perlu kita ketahui untuk target pengguna BBM bersubsidi dalam hal ini untuk jenis kendaraan yakni pada angkutan umum penumpang dan barang ( plat kuning ) yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan untuk mendorong perekonomian dan kendaraan roda dua dan tiga pada umumnya digunakan oleh masyarakat yang penghasilannya relatif kecil, selanjutnya kendaraan operasional pelayanan umum katakan saja ambulance dan pemadam kebakaran. Jelasnya. ||| Roji

 

 

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Selasa, 10 Desember 2019 | 19:47:42
Lomba Paduan Suara FDT 2019,Medan Juara I
Selasa, 10 Desember 2019 | 14:04:49
Kapolres Pelabuhan Belawan Terima Kunjungan Anak Yatim
Selasa, 10 Desember 2019 | 13:35:33
Gubsu Buka Festival Danau Toba ke-7
Senin, 9 Desember 2019 | 18:58:05
Bulang Sulappei Pecahkan Rekor Muri di FDT ke 7
BERIKAN KOMENTAR
Top