• Home
  • Sumut
  • BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas PU/PR Kota Padangsidimpuan Gelar Rakor Ketenagakerjaan Segmentase Jasa Kontruksi
Selasa, 16 Mei 2017 | 13:02:20

BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas PU/PR Kota Padangsidimpuan Gelar Rakor Ketenagakerjaan Segmentase Jasa Kontruksi

foto/aktualonline.com/donk.k
BPJS Ketenagakerjaan Beserta PU dan PR Gelar Rapat Koordinasi Dan Sosialisasi Program BPJS Dan Ketenagakerjaan Segmentase Jasa Kontruksi Kota Padangsidimpuan, bertempat di Aula kantor PU dan PR Kota Padangsidimpuan

aktualonline.com.Padangsidimpuan//BPJS Ketenagakerjaan beserta Dinas PU dan PR Kota Padangsidempuan menggelar rapat koordinasi serta sosialisasi terkait dengan keikutsertaan program BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan perusahaan yang bergerak pada sektor bidang jasa konstruksi.

 

Pertemuan dibuka PLT Kepala Dinas PU Kota Padangsidempuan Ir. Armin Siregar didampingi Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padangsidempuan, Hery Johari yang bertindak sebagai narasumber, di Aula kantor PU dan PR Kota Padangsimpuan, Rabu (10/5) 

 

Dalam sambutannya Plt Kadis PU dan PR kota Padangsidimpuan Ir. Armin Siregar yang dihadiri oleh pegawai di lingkungan Dinas PUPR dan para pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi. BPJS Ketenagakerjaan memaparkan perihal undang-undang jaminan sosial yang terdapat dalam UU 24 tahun 2011 yang menjadi dasar dari  BPJS Ketenagakerjaan dan kewajiban terdaftarnya para pekerja yang bekerja pada bidang jasa konstruksi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. 

 

Hery Johari menyebutkan, Bahwa pendaftaran pekerja bukan hanya bagi para pekerja yang bekerja pada saat proyek itu berlangsung yang akan dimasukkan dalam program jasa konstruksi tetapi juga para pemilik perusahaan serta pekerja yang bekerja di bagian administrasi dari perusahaan tersebut.

 

"Hal ini sangat penting apalagi bagi para pekerja yang bekerja di lapangan yang rentan terhadap terjadinya resiko kecelakaan kerja," ungkap Johari.

 

Beliau juga memaparkan beberapa manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaaan untuk segmentasi jasa konstruksi seperti program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) bahwa para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dalam perobatannya akan menjadi tanggungan bagi BPJS Ketenagakerjaan, biaya perobatan yang tidak terbatas selama perobatannya dingunakan untuk pemulihan kondisi pekerja. Juga adanya manfaat tambahan seperti Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) dimana pekerja akan mendapatkan santunan selama yang bersangkutan menjalani perawatan dan adanya santunan empat puluh delapan (48) kali upah serta manfaat beasiswa sebesar Rp. 12 juta bagi satu (1) orang anak pekerja dengan usia sekolah apabila pekerja tersebut mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal dunia.

 

Dan untuk Program Jaminan Kematian (JK) dimana ahli waris dari pekerja akan langsung mendapatkan santunan sebesar dua puluh empat (24) juta rupiah apabila pekerja meninggal dunia diluar kecelakaan kerja, kemudian Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang merupakan program investasi / tabungan dan terakhir adalah program Jaminan Pensiun (JP) program manfaat pasti dimana pekerja akan mendapatkan penggantian pendapatan setiap bulannya saat pekerja telah mencapai usia pensiun yang sesuai dengan ketetapan pemerintah,"jelas Hery.

 

"Adapun sanksi yang diberikan bagi pengusaha yang tidak mendaftarkan diri, proyek serta pekerjanya berupa sanksi administrasi yang terdapat pada permenaker 23 tahun 2016 tentang pengenaan dan pencabutan sanksi administrasi tidak mendapatkan pelayanan publik bagi perusahaan yang tidak mendaftar dalam program jaminan sosial, dan adanya sanksi tidak bisanya ikut perusahaan dalam lelang tender. Selain itu, bila terjadi resiko kecelakaan kerja pengusaha berkewajiban membyarkan santunan kepada pekerja atau ahli waris setara dengan manfaat program BPJS Ketenagakerjan.

 

Hery Johari selaku KKpala kantor BPJS Ketenagakerjaan kacab Padangsidimpuan berharap walaupun adanya pengenaan sanksi yang cukup berat, para pengusaha mendaftarkan dirinya serta para pekerjanya dalam kepesertaan jaminan sosial ini bukan atas dasar takut akan sanksi yang ada tetapi didasarkan pada kesadaran untuk kesejahteraan pekerja serta karena adanya beberapa manfaat layanan tambahan (MLT) berupa fasilitas bantuan pembiayaan perumahan bantuan perumahan dan  adanya diskon di beberapa merchant yang bisa dimanfaatkan oleh para peserta BPJS Ketenagakerjaan.

 

" Ditambahkan , untuk info dan syarat penting lainnya bagi perusahaan yang ingin mendaftar dan peserta BPJS Ketenagakerjaan yakni : (a) Setiap Pendaftaran tenaga kerja baru wajib menggunakan E-KTP, (b) Tenaga Kerja yang meninggal dunia wajib dikeluarkan dibulan berikutnya, (c) Perusaaan tidak perlu leges disnaker untuk klaim JHT, cukup membuat surat laporan tenaga kerja keluar Ke Disnaker dan ditembuskan ke BPJS Ketenagakerjaan, (d) untuk Kasus Kecelakaan Kerja Wajib Lapor 2 x 24 Jam kepada petugas BPJS Ketenagakerjaan, (e) Untuk Kasus Kecelakaan kerja lalu lintas nir tunggal wajib melampirkan BAP dari Kepolisian dan (f) Untuk Kasus Kecelakaan Kerja lalu lintas tunggal wajib melampir kan kronologi kecelakaan kerja yang diketahui oleh 2 (dua) saksi. Atau bisa langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padangsidimpuan, Jalan Imam Bonjol No 34 Aek Tampang kota Padangsidimpuan.--Don.K--



 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Minggu, 22 April 2018 | 01:22:12
Warga Diminta Sikapi Pilgubsu dengan Cerdas
Minggu, 22 April 2018 | 01:00:05
Walikota Tebing Tinggi Sampaikan LKPJ Tahun 2017
Kamis, 19 April 2018 | 22:45:18
GETAR dan IFAC Gelar Seminar Nasional
Kamis, 19 April 2018 | 14:57:39
Wali Lantik Pengurus Dekranasda & GOW Kota Medan
BERIKAN KOMENTAR
Top