• Home
  • Sumut
  • Korupsi Pengadaan Tanah BBI…Mantan Bupati Nisel Dieksekusi Kejari
Selasa, 3 Oktober 2017 | 23:58:46

Korupsi Pengadaan Tanah BBI…Mantan Bupati Nisel Dieksekusi Kejari

aktualonline.com/prediaro zebua
Korupsi Pengadaan Tanah BBI…Mantan Bupati Nisel Dieksekusi Kejari
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.NIAS SELATAN///Mantan Wakil Bupati Nias Selatan, Hukuasa Ndruru, akhirnya dieksekusi oleh Kejari Nias Selatan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Gunungsitoli, Selasa (3/10/2017).

 

Hukuasa Ndruru merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan Tanah Balai Benih Induk, Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 lalu.

 

Kepala Kejari Nias Selatan, Riyono SH MHum, kepada wartawan melalui telfon selularnya mengatakan, pelaksanaan eksekusi tersebut berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor 03/N.2.30/Ft.1/09/2017 tanggal 13 September 2017. Eksekusi baru dapat dilaksanakan pada hari ini, sebab putusan kasasi baru diterima pihaknya seminggu sebelumnya.


"Putusan kasasi baru kita terima seminggu yang lalu. Jadi, kita sampaikan dahulu surat panggilan salinan terlegalisirnya ke terpidana. Makanya baru bisa kita eksekusi sekarang. Saat dieksekusi, terpidana cukup kooperatif kok," ungkap Riyono mantan penyidik KPK ini.

Dijelaskannya, pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 506 K/PID.SUS/2016 tanggal 05 Oktober 2016, MA pada intinya menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Hukuasa Ndruru.


MA juga memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN tanggal 07 Desember 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2015 mengenai tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan.


Bunyi putusannya sebagai berikut, "Menyatakan Terdakwa Drs Hukuasa Ndruru MAP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama."


Kemudian, "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Hukuasa Ndruru MAP, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan."tambahnya.///Prediaro Zebua

 

 

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Rabu, 21 Februari 2018 | 00:27:47
Persatuan Itu Sangat Mahal
Selasa, 20 Februari 2018 | 19:55:39
APBD Labusel Rp 924,1 M Disahkan
Senin, 19 Februari 2018 | 13:34:44
Sosialisasi P4GN di Wilayah Kodam I/BB
Sabtu, 17 Februari 2018 | 00:15:30
Kadis PM-PPTSP Labusel Telah Luncurkan e-Perizinan
Kamis, 15 Februari 2018 | 01:34:56
Ini Pesan Walikota Tebing Tinggi Untuk dokter
Kamis, 15 Februari 2018 | 01:06:30
Dewan Pengupahan Yogyakarta kunker ke Tebing Tinggi
BERIKAN KOMENTAR
Top