• Home
  • Sumut
  • Dinkes Dinilai Kangkangi SK Bupati Langkat
Kamis, 30 November 2017 | 12:22:05

Dinkes Dinilai Kangkangi SK Bupati Langkat

Illustrasi
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.STABAT///Dinas Kesehatan Langkat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah   ( APBD ) TA. 2016 tidak mematahui Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 020 – 30/K/2016 tentang penetapan standard harga barang/Peralatan dan Upah keperluan Pemkab Langkat Tahun Anggaran 2016/2017 yang dikeluarkan pada 8 Agustus 2016.

 

Hal ini didlihat dari draft APBD TA. 2016 adanya pembelian barang berupa alat tulis kantor (ATK),dan lain lain yang mana telah melebihi standar harga.Adapun barang yang melebihi standard harga seperti dalam kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan,Program upaya kesehatan masyarakat, Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan, Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Pengelolaan dan analisa data kesehatan, Penyusunan Profil Kesehatan Kab.Langkat, Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat, Program Perbaikan Gizi masyarakat, Penanggulangan Kurang Energi Protein ( KEP ) Anemia Gizi Besi,Gangguan Akibat Kurang Yodium ( GAKY),Kurang Vitamin A,dan kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya, Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, Peningkatan Imunisasi, Peningkatan Survellence Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah,Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Pemeriksaan Bakteriologi dan Kimia Terbatas, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin,Pelayanan Kesehatan Kulit dan Kelamin, Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas,Puskesmas Pembantu dan Polindes, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Penanganan Neo Natal Resti, Pertemuan Pembinaan Bidan Desa,

Padahal harga telah diatur dalam surat keputusan Bupati Langkat,namun tetapi harga yang didalam APBD 2016 tersebut tidak sesuai dengan SK Bupati Langkat sehingga diduga telah merugikan keuangan daerah Kab.Langkat.

 

Sementara dalam point kelima di sebutkan apabila terjadi kenaikkan harga barang/peralatan dan upah di pasaran diatas 5% pada saat dilakukan pengadaan oleh masing-masing unit kerja,maka panitia harus membuat berita acara survey dan di ketahui oleh panitia standard harga barang/peralatan dan upah pemkab langkat dan disyahkan melalui keputusan Bupati Langkat.

 

Saat dikonfirmasi wartawan Senin kemarin Kadis Kesehatan dr.Sadikun Winarto  maupun yang berkompeten dinas tersebut tidak satupun dapat di temui. Kata salah seorang safnya Kadis sedang ada kegiatan gerak jalan santai ///Ajeng

 

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Senin, 25 Juni 2018 | 00:31:14
APK Paslon Gubsu & Wagubsu Dibersihkan
Jumat, 22 Juni 2018 | 18:36:31
Mendagri Lantik Eko Subowo Sebagai Penjabat Gubsu
BERIKAN KOMENTAR
Top