• Home
  • Sumut
  • Fraksi PDI Perjuangan DPRD Labusel Tolak Usulan Pembangunan Bandara R.APBD TA 2018
Selasa, 20 Februari 2018 | 12:23:01

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Labusel Tolak Usulan Pembangunan Bandara R.APBD TA 2018

aktualonline.com/haryan harahap
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Labusel Tolak Usulan Pembangunan Bandara R.APBD TA 2018
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.LABUSEL///Melalui proses yang panjang dan rumit Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Labuahanbatu Selatan pada Sidang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labuahanbatu Selatan  di ruang rapat Kantor DPRD Labuhanbatu Selatan Jalan Lintas Sumatra Badagai Kotapinang, akhirnya menyatakan secara tegas menolak usulan Dinas perhubungan dalam kegiatan pembangunan bandara di kecamatan Sei Kanan pagu sebesar Rp.21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliyar rupiah), senin (19/02).

 

Pada sidang Paripurna Pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Labuhanbatu Selatan atas R.APBD TA.2018  yang dibacakan oleh Husni Rizal yaitu;

 

"Sejak Kabupaten Labuhanbatu Selatan terbentuk, apbd Kabupaten Labuhanbatu Selatan selalu selesai tepat waktu dan berjalan dengan lancar, tampa menabrak ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku pada masa itu. Namu pada R. APBD  TA. 2018 ini situasi sedikit berbeda, regulasi semakain ketat, dan pengawasan di segala bidang telah berjalan dijalur yang semestinya.

 

Sesuai dengan penyampaiaan Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umum pada paripurna penyampaiaan nota pengantar R. APABD TA. 2018, Fraksi PDI Perjuanagan telah mengingatkan kepada kita sekalian agar senantiasa taat hukum dan taat azas. Sesuai dengangan Permendagri 32 Tahun 2017 tentang penyusunan rencanan kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2018., dan ketentuan Permendagri 33 tahun 2017 tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018. Yang secara jelas dan tegas telah menguraikan mekanisme dan tata cara dalam penyajiaan, penyampaiaan dan penetapan APBD TA. 2018.

 

Sebagaimana penyampaiaan Fraksi PDI Perjuangan tersebut, dalam pembahasan R. APBD TA 2018, Fraksi PDI Perjuangan sampai saat ini tetap konsisten untuk melaksanakan seluruh tahapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum dalam pembahasan R. APBD TA. 2018 ini Fraksi PDI Perjuanagan dapat menerima usulan-usulan yang dituangkan oleh OPD dalam draft R. APBD TA. 2018, meskipun ada beberapa usulan-usulan dari OPD tersebut mendapat perhatian khusus dan koreksi dari Fraksi PDI Perjuangan.

 

Adapun usulan yang mendapat perhatian khusus dan koreksi dari Fraksi PDI Perjuangan adalah usulan pada Dinas Perhubungan terkait pengadaan lahan bandara di kecamatan Sei Kanan, terkait usulan tersebut Fraksi PDI Perjuangan belum dapat menerima usulan tersebut. Adapun hal-hal yang mendasari penolakan usulan tersebut terkait belum terpenuhinya segala aspek politis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun  ketentuan-ketentuan dimaksud terkait tahapan pelaksanaan program kegiatan dan legalitas penatapan lokasi bandara tersebut belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1.       Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 pasl 4(empat) berbunyi:

RPJMD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi;

a.       Penyusunan RKPD selama kurun waktu 2016-2021

b.      Satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2016-2021.

Terkait dengan hal tersebut diatas, pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menabrak peraturan daerah sendiri, sebagaimana tertuang dalam lampiran peraturan daerah tentang RPJMD, pada BAB VIII (delapan) indikasi program prioritas dan kerangka pendanaan pembangunan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan pembangunan. Program dan kegiatan pembangunan yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan rencana setrategis SKPD termasuk menjabarkannya kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya sebagaimana terlihat pada tabel 8.1.

 

Pada tabel 8.1 jelas dituangkan bahwa pagu indikatif pada dinas perhubungan yang merupakan acuan dalam penyusunan rencana setrategis serta dalam penjabaran kegiatan prioritas dan  kebutuhan pendanaan untuk tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 11.285.165.477 ( sebelas miliyar dua ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) namun pada prioritas plaforn angaran Ta. 2018 ditampung sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliyar rupiah).

 

Dari keterangan tersebut diatas, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan  telah menabrak peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2016-2021, itu hanya pada Dinas Perhubungan, jika kita cermati pagu indikatif pada masing-masing OPD, bisa dipastikan hampir seluruh OPD tidak mengacu kepada pagu indikatif yang tertuang dalam RPJMD labuhanbatu Selatan tahun 2016-2021. Dan sudah dipastikan bahwa program kerja pada prioritas paforn anggaran Dinas Perhubungan  tidak sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, dan program kerja Bupat/Wakil Bupati yang menjadi landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan isi BAB II (dua) pasal 2 (dua) ayat 1(satu) peraturan daerah tenang RPJMD Labuhanbatu Selatan Tahu 2016-2021.

 

Terkai hal tersebut Fraksi PDI Perjuangan menganggap perencanaan program pembangunan bandara tidak sesuai RPJMD dan visi misi Bupati/Wakil Bupati. Dan program ini terkesan dipaksakan tanpa memperdulikan kaidah-kaidah hukum dan aspek-aspek politis serta yuridis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.       Terkait penetapan lokasi bandara, sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah tentang RTRW yang ditetapkan pada bulan oktober 2017, Fraksi PDI Perjuangan menilai penetapan peraturan daerah tersebut tidak taat hukum dan taat azas, sebab telah melanggar ketentuan Permendagri 13 Tahun 2016 Tentang evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah.

 

Pasal 24: ayat (1) Bupati/Walikota bersama DPRD menindaklanjuti keputusan Gubernur ntentang evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (5), paling lama 7 (tujuh) hari sebagai dasar untuk penyempurnaan rancangan perda kabupaten/kota tentang           RTR Daerah. Ayat (2) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) kepad Gubernur.

 

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan peraturan daerah tentang RTRW tanpa pernah melakukan penyempurnaan dengan DPRD sebagaimana ketentuan bunyi ayat (1) diatas. Sedangkan terkait dengan bunyi ayat (2) terindikasi pemerintah kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan manipulasi dokumen terkait penyempurnaan perda tentang RTRW bersama DPRD, sehingga perda tentang RTRW kabupaten Labuhanbatu Selatan mendapatkan nomor registrasi dari Gubernur Sumatra Utara meski tanpa melalui penyempurnaan bersama DPRD., sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat (1) yang berbunyi: Gubernur memberikan Noreg rancangan perda Kabupaten/Kota tentang RTR  daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2).

 

3.Selain ketentuan terkait peraturan daerah tentang RPJMD Labuahanbatu Selatan tahun 2016-2021 serta legalitas peraturan daerah tentang RTRW yang belum taat azas dan taat hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang pasal 4 ayat (3)  berbunyi: 

Pengaturan Penataan ruang oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagamana dalam pasal 3 meliputi penyusunan dan penataan:

a. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, rencana deteil tata ruang kabupaten/kota temasuk peraturan zonasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota, dan

b. Ketentuan tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, serta sangsi administratif, yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

 

Terkait ketentua pemerintah nomor 15 tahun 2010  diatas pemerintah daeraqh kiranya perlu menetapkan terlebih dahulu peraturan daearah tentang rencana tata ruang kawasan strategis, dan rencana deteil tata ruang termasuk peraturan zonasinya. Sebelum mengambil keputusan untuk melaksanakan program kegiatan pembangunan bandara Labuhanbatu Selatan. Sebab kawasan bandara merupakan kawasan strategis, dan seiring pemamfaatanya bandara tersebut akan menjadi objek fital nasional sehingga perlu regulasi yang benar-benar berkekuatan hukum tetap, untuk menjamin keberlangsungan pembangunan dan pemamfaatan bandara dimasa yang akan datang.

 

4.Berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum nomor 20/PRT/M/2011 tentang pedoman penyusunan rencana deteil tata ruang dan peraturan zonasi kabupaten/kota.

 

BAB IIRencana deteil tata ruang pasal 3.

(1). RDTR disusun untuk bagian dari wilayah kabupaten/kota yang merupakan kawasan perkotaan dan/atau kawasan strategis kabupaten atau kawasan strategis kota.

(2). RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peraturan zonasi.

(3). RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. tujuan penataan ruang bagian wilayah perencanaan

b. rencana pola ruang

c. rencana jaringan prasarana

d. penetapan sub bagian wilayah perencanaan yang di prioritaskan penanganannya

e. ketentuan penempatan ruang, dan

f. peraturan zonasi.

 

Atas ketentuan diataslah Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan menolak penganggaran program pembangunan bandara di kecamatan Sei Kanan pada tahun anggaran 2018, sebab regulasi yang menjadi payung hukum yang menempatkan keberadaan bandara tersebut belum lengkap, dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 21.000.000.000,00  (dua puluh satu meliyar rupiah) sangat beresiko yang dapat mengakibatkan kerugian negara akibat kegagalan dalam sistim perencanaan. Program pembangunan Bandara membutuhkan kajian mendalam , bukan hanya di wilayah teknis, tapi juga diwilayah politis. Penetapan perturan daerah adalah wilayah politis, secara politis pembangunan bandara belum memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Sebab menurut hemat kami pembangunan bandara tersebut harus berdasarkan:

1.Peraturan daerah tentang rencanan pembangunan jangka panjang daerah

2.Peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah

3.Peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah

4.Peraturan daerah tentang rencana tata ruang strategis

5.Peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang

6.Peraturan daerah tentang rencana tata bangunan dan lingkungan

 

Dengan dipenuhinya regulasi tersebut diatas, kita dapat mengklasifikasikan wilayah-wilayah yang merupakan kawasan strategis, dan merupakan kawasan prioritas pembangunan. Sungguh sangat miris, hingga saat ini kita belum memiliki acuan ataupun landasan berpikir terkait:

1.Wilayah Administrasi

2.Kawasan fungsionan, seperti bagian wilayah kota/subwilayah kota

3.Bagian dari wilayah kabupaten/kota yang memiliki ciri perkotaan

4.Kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki ciri kawasan perkotaan dan/atau

5.Bagian dari wilayah kabupaten/kota yang berupa kawasan pedesaan dan direncanakan menjadi kawasan perkotaan

 

Sungguh ironi hal-hal sebagaimana tersebut diatas belum bisa kita kl;sifikasikan, sekonyong-konyong kita mau membangun bandara bermodalkan RTRW yang baru berumur 3(tiga) bulan dan terlahir dengan cacat. Fraksi PDI Perjuangan khawatir dengan pramaturnya sistem perencanaan pembanguanan di kabupaten Labuhanbatu Selatan, suatu saat masyarakat akan melakuakn gugatan clas action ataupun citizen law suit serta legal standing untuk menggugat, baik itu penyelenggara negara maupun pihak-pihak yang merugikan masyarakat. Kekhawatiran ini mendorong Fraksi PDI Perjuanagan menolak program kegiatan pembangunan bandara udara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebelum seluruh regulasi terkait tata ruang benar-benar kita raqmpungkan dalam bentuk peraturan daerah, yang mengikat dan tidak menciderai kepentingan masyarakat serta berkekutan tetap.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Secara umum dapat menerima rancangan APBD kabupaten Labuhanbatu Selatan Ta. 2018 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Ta. 2018 dan selanjutnya di undangkaqn dalam lembaran daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dengan pertimbangan kesinambungan pembangunan daerah, dan aktifitas pelayanan publik harus tetap terlaksana sebagaimana mestinya. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan pelayanan yang prima kepada masyarakat Labuhanbatu Selatan.

 

Namun secara khusus Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan menolak dengan tegas rencana program kegiatan pembangunan bandara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun anggaran 2018 deengan pagu indikatif sebesar Rp.21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliyar rupiah), dan jika suatu saat terjadi hah-hal yang tidak di inginkan, terkait perencanaan, penetapan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan bandar udara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak bertanggungjawab, baik secara hukum, maupun secara sosial respoinsibility.

 

Dan perlu kami tegaskan dalam penyampaian ini, bahwa dalam pembahasan R. APBD Ta. 2018 Fraksi PDI Perjuangan telah berulangkali meminta kepada tim anggaran pemerintah daerah dan pinpinan DPRD untuk menandatangani pernyataan, bahwa segala sesuatu yang merupakan perbuatan melawan hukum terkait pembahasn dan penetapan APBD Ta. 2018 merupakan tanggung jawab TAPD dan ataupun Pinpinan DPRD Labuhanbatu Selatan. Hal ini kami memintakan agar, jika suatu saat APBD Ta. 2018 terdapat perbuatan melawan hukum, anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak terjerat  dalam jeratan hukum.

 

Semoga saja, penetapan APBD Ta. 2018 ini tidak berujung kepada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan beberapa anggota DPRD dan Pejabat teras Pemkab Labuhanbatu Selatan terjerat hukum sebagaimana yang baru saja dialami oleh rekan-rekan kita Pemkab Lampung Tengah, dimana 8 (delapan) orang aparatur sipil negara dan 5 (lima) anggota DPRD dan serta 1 (1) orang dari pihak swasta telah menjadi tahanan KPK. Dan kiranya ini menjadi iktibar bagi kita semua", tutup Husni Rizal pada pembacaan pendapat akhir Fraksi PDI Perjungan DPRD Labusel atas penolakan usulan kegiatan pembangunan bandara di kecamatan Sei Kanan.   

 

Kepala Dinas Perhubungan Labuhanbatu Selatan Batara Harahap ketika dimintai konfirmasi aktualonline.com enggan memberi keterangan dan pernyataan sikap atas penolakan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Labuaqhbatu Selatan.

 

Hadir pada Sidang Paripurna DPRD Labuhanbatu Selatan itu. Wakil Bupati Labusel Drs. Kholil Jufri Harahap, Muspida, OPD dan Insan Pers. Dan pada hari itu juga sekaligus penetapan R. APBD TA.2018  telah sah dan ditetapkan, dengan melalui proses panjang.///Haryan Harahap

 

 

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Rabu, 17 Oktober 2018 | 23:20:13
Kapolrestabes Sambut Jamaah Haji Kota Medan
Rabu, 17 Oktober 2018 | 13:28:18
PKS Rombak Susunan Pengurus Wilayah Sumatera Utara
Senin, 15 Oktober 2018 | 23:17:20
Poldasu Kirim Tim Dokter dan Psikologi ke Madina
Senin, 15 Oktober 2018 | 01:51:58
Pemkab Sergai Peringati Hari Pramuka ke-57 Tahun 2018
BERIKAN KOMENTAR
Top