• Home
  • Sumut
  • Jaksa Dinlai Kurang Cermat...Dua Terdakwa Korupsi Pengadaan Baju Seragam SDN di Labusel Bebas
Rabu, 14 Maret 2018 | 00:15:42

Jaksa Dinlai Kurang Cermat...Dua Terdakwa Korupsi Pengadaan Baju Seragam SDN di Labusel Bebas

Foto/Ist
Jaksa Dinlai Kurang Cermat...Dua Terdakwa Korupsi Pengadaan Baju Seragam SDN di Labusel Bebas
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.LABUSEL/// Pejabat Pembuat Komitmet (PPK) Waswin Lubis SPd dan Wakil Direktur III CV Kebersamaan, Juli Syahbana Siregar alias Budi bisa bernafas lega.

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan baju seragam kelas 1 Sekolah Dasar Negeri (SDN) se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) bebas.

Itu setelah majelis hakim mengabulkan nota keberatan dakwaan (eksepsi) yang diajukan kuasa hukum kedua terdakwa.

 

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan mengabulkan eksepsi (nota keberatan) atas dakwaan yang diajukan dua terdakwa kasus korupsi pengadaan pakaian seragam kelas 1 SDN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun Anggaran (TA) 2016.

Dalam amar putusan selanya, majelis hakim yang diketuai Irwan Efendi Nasution  memerintahkan agar kedua terdakwa yakni Waswin Lubis selaku Panitia Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Juli Syahbana Siregar selaku Wakil Direktur III CV Kebersamaan dibebaskan dari penahanan.

"Mengabulkan eksepsi terdakwa. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan," ucap Irwan dalam persidangan yang digelar di PN Medan, Kamis (8/3/2018).

Majelis hakim menilai dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut umum tidak cermat.

Menyikapi putusan sela yang mengabulkan eksepsi terdakwa, Irvino salah seorang tim JPU dari Kejari Labusel menyatakan masih pikir-pikir.

"Kita laporkan dulu ke pimpinan,"ucapnya singkat kepada wartawan.

Terpisah, Adi Mansar selaku kuasa hukum kedua terdakwa mengatakan dari awal penanganan perkara ini sudah terjadi kejanggalan. Dimana katanya, kasus ini dilaporkan oleh oknum jaksa di institusi yang sama mulai dari proses pelaporan hingga penuntutan.

Pasalnya dalam hukum acara pidana (KUHAP) ini tidak dibenarkan seorang penyidik dan sekaligus penuntut dalam perkara yang sama.

"Sehingga tidak tepatlah jika seandainya jaksa ini sebagai institusi yang melakukan proses ketiganya baik sebagai pelapor, penyidik dan penuntut. Kita bilang ini saling bertentangan karena tidak ada check and balances dalam menangani perkara sebab dia yang melapor, dia yang menyelidiki dan dia yang menuntut. Jadi artinya ini seakan-akan subyektifitas seorang jaksa," ucap Adi Mansar kepada wartawan,/// Haryan Harahap

 

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Kamis, 24 Mei 2018 | 23:36:18
Pemkab Samosir Raih Opini WTP dari BPK
Kamis, 24 Mei 2018 | 23:15:24
MPA Kabupaten Samosir Terbentuk
Kamis, 24 Mei 2018 | 14:23:34
Ayo...Liburan ke Samosir
BERIKAN KOMENTAR
Top