• Home
  • Sumut
  • KTM Demo Kejatisu,Desak Mafia Tanah Dihukum Seberat-beratnya
Selasa, 7 Agustus 2018 | 13:57:02

KTM Demo Kejatisu,Desak Mafia Tanah Dihukum Seberat-beratnya

aktualonline.com/sahat mt sirait
KTM Demo Kejatisu,Desak Mafia Tanah Dihukum Seberat-beratnya
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.MEDAN///Sekira 300 an massa yang menamakan dirinya dari Komite Tani Menggugat (KTM) mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Jalan A. H. Nasution Medan Senin, (7/8) untuk berunjuk rasa.

Dalam aksinya disebut, bahwa Terdakwa Tamin Sukardi merupakan salah satu gembong mafia tanah dan merampas/ merampok tanah negara di Sumatera Utara.

Untuk mendapatkan rampasan tanah negara, terdakwa Tamin Sukardi merangkul dan bekerja sama dengan aparatur pemerintah terkait, sehingga Tamin Sukardi dengan mulus menguasai dan memiliki tanah negara tersebut.

Lebih lanjut disebut pengunjuk rasa dalam orasinya, lahan Negara seluas 74 ha eks PTPN II Kebun Helvetia berhasil dikuasa hasil rampasannya dengan menggunakan surat tanda garap SKPTSL Tahun 1954 yang dimiliki 65 alih waris.

Menurut KTM dalam orasinya, bahwa tanah yang dirampas terdakwa seluas 74 ha, sebelum Tahun 2000 masih merupakan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II Kebun Helvetia.

Lanjut pengunjuk rasa, terdakwa berhasil merangkul aparatur negara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terciptalah Nomor surat Nomor. 15/pdt.G/2006/PN-LP Tanggal, 15 Maret 2006 dengan menggunakan surat palsu.

Ironisnya sebut pendemo, PN Lubuk Pakam menerbitkan surat penetapan Nomor. 20/ Eks/2010, dan Tanggal, 29 Desember melakukan eksekusi terhadap lahan Negara seluas 74 ha.

Selanjutnya ujar pendemo, terdakwa Tamin Sukardi mengalihkan lahan tersebut ke tersangka Mujianto selaku pemilik PT. Agung Cemara Reality (ACR).

Disisi lain Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada DPR-RI dengan nomor surat 540. 1.1138 Tanggal, 10 Mei 2004, oleh BPN Sumut ke PTPN II dengan nomor surat 570-528, pada Tanggal, 21 April 2009 menerangkan, surat surat garapan SKPTSI dan KTPPT tidak berlaku lagi.

Dalam orasinya disebut juga, BPN Sumut telah menetapkan lahan areal 74 ha bagian dari areal 1934 ha dan merupakan areal HGU/BPN/2002, Tanggal, 29 November 2002.

Dalam pernyataan sikapnya, KTM meminta, agar terdakwa Tamin Sukardi dihukum seberat-beratnya pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, segera ditahan tersangka Mujianto yang dinilai sebagai penadah tanah negara hasil rampasan dari terdakwa.

Selain itu, diminta agar Kejagung menangkap dan memeriksa aparat pemerintah Kabupaten Deli Serdang terkait gratifikasi dalam penerbitan surat izin mendirikan bangunan ruko dilahan 74 ha .

Bukan itu saja kata pendemo, diminta kepada Komisi yudisial untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada oknum hakim PN Lubukpakam yang telah menerbitkan putusan pengadilan sesat  atas perk. No. 15/Pdt/-G/2006/PN-LP pad tanggal, 15 Maret 2006 dan penetapan Nomor 20/Eks/2010/Pdt.G/2006/PN-LP, Tanggal 29 Desember 2010.

Aksi demo ini disambut baik Kasipenkhum, Sumanggar Siagian, SH, dikatakannya, mendukung dan mengapreasiasi pendemo KTM dalam tuntutannya.

Lanjut Sumanggar Siagian, agar tuntutan diproses sesuai UU berlaku selanjutnya, Kejati su meminta dan mengharapkan dukungan kepada pendemo (KTM) untuk memberikan data data dokumen yang resmi dalam mendukung laporan pengaduannya.///Sahat MT Sirait

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Sabtu, 15 Desember 2018 | 00:42:52
Satlantas Polrestabes Medan Bakar 80.495 SIM Kadaluarsa
Sabtu, 15 Desember 2018 | 00:36:52
Satlantas Polrestabes Medan Bakar 80.495 SIM Kadaluarsa
Kamis, 13 Desember 2018 | 16:35:38
Jelang Mubes Pers Indonesia,FORWARD Nyatakan Bergabung
Kamis, 13 Desember 2018 | 12:38:13
Perayaan Natal Kejatisu Hikmad dan Meriah
BERIKAN KOMENTAR
Top