• Home
  • Sumut
  • Melalui Dinas Perindag Pemkab Paluta Gelar Sosialisasi Pengawasan Pupuk Bersupsidi
Rabu, 7 November 2018 | 14:03:45

Melalui Dinas Perindag Pemkab Paluta Gelar Sosialisasi Pengawasan Pupuk Bersupsidi

aktualonline.com/Sahnan Harahap
Melalui Dinas Perindag Pemkab Paluta Gelar Sosialisasi Pengawasan Pupuk Bersupsidi
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com PALUTA///Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Bidang Perekonomian Dan Perdagangan Gelar Sosialisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi tahun 2018 yang Di Hadiri Perwakilan dinas Pertanian Sumatera Utara,Kepala UPTD Pertanian Pemko Sibolga ,kepala Dinas Pertanian Kabupaten Paluta Dan Beberapa Kepala bidang Dinas Pertanian Paluta,Kelompok Tani Dan Masyarakat Yang Di Gelar Di Aula Gedung Hotel Mitra Indah Gunung Tua kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) Rabu 7/11/2018

Kepala UPTD pemko Sibolga E.F.Luhu mengatakan pupuk merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian sasaran produksi.
Oleh karena itu pupuk harus tersedia dengan prinsip enam tepat, yaitu tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu dan tempat.

"Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka penyediaan pupuk untuk mencapai prinsip tersebut. Khusus untuk penyediaan pupuk pemerintah telah menerapkan subsidi pupuk sehingga harga pupuk relatif lebih murah dan terjangkau oleh kemampuan modal petani," jelas Luhu.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Paluta Sarwedy Harahap ST menjelaskan untuk Kabupaten Paluta alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2018 sesuai dengan keputusan kepala dinas pertanian Kabupaten Paluta adalah sebesar 5.700.0 Ton, yang terdiri dari Urea: SP-36 : ZA : NPK :, Organik sebanyak 4.961.3  Ton yang telah Terlealisasi dengan sisa 738.8 Ton dengan penyalurannya terrealisasi 87% Di seluruh Kabupaten Paluta.

"Pupuk-pupuk bersubsidi ini diperuntukan bagi petani yang mengusahakan lahan seluas dua hektar dan petambak dengan luas maksimal satu hektar. Pupuk subsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyaluranya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani atau petani di sektor pertanian," tegas Sarwedi.

Disampaikannya bahwa pupuk subsidi termasuk kategori barang dalam pengawasan maka penyaluran pupuk bersubsidi harus sesuai dengan peruntukanya.

"Pupuk subsidi harus diberikan kepada petani yang terakomodir dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Dimana penyalurannya menggunakan sistem tertutup yakni secara berjenjang telah ditetapkan wilayah kewenangan distribusi dan pengecer sehingga petani dan kelompok tani hanya dapat memperoleh pupuk subsidi pada pengecer yang telah ditetapkan saja," jelas Kadis.

Sarwedy juga menjelaskan pertemuan ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan masalah administrasi penyaluran pupuk bersubsidi dan sosialisasi pupuk petroganik pada pengecer pupuk di Kabupaten paluta.

"Nantinya penyaluran pupuk bersubsidi ini harus berjalan dengan baik sehingga petani di Kabupaten Paluta akan lebih mengenal pupuk organik (petroganik) dan bisa memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing petani," jelas Sarwedi.

Menurutnya, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini, petani harus terdaftar dan masuk dalam anggota kelompok tani  dan tergabung dalam gabungan kelompok tani (gapoktan).
Bagi petani dan kelompok tani yang tidak tergabung dalam gapoktan tidak akan mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

"Pupuk bersubsidi adalah pupuknya petani, tapi petani yang berhak mendapatkanya adalah petani yang tergabung dalam gapoktan. Selain itu jumlah pupuk subsidi yang diterima tidak berdasarkan keinginan petani, tetapi dibatasi maksimal 2 hektar. Dan jumlah yang diterimanya juga sudah diatur sesuai pendanaan dari pemerintah pusat, jadi pemahaman-pemahaman ini yang harus kita sampaikan kepada para petani," ungkap Kadis.

Sementara kabid PSD Dinas Pertanian Paluta Sudirman Hasibuan ST.menjelaskan
Kegiatan ini juga Bertujuan agar masyarakat Benar mengetahui tim pembina verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi, tim verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi Kecamatan,
Dengan di Dasari Peraturan presiden RI No 77 Tahun 2015 Tentang Pupuk Bersubsidi Dalam Pengawasan.

Dan juga Nota kesepakatan Depdag,Deptan,Deppri,Meneg BUMN,KepolisianRI dan Kejaksaan Agung RI 18 Apri 2006 Tentang pelaksanaan Pengawasan,Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

Surat keputusan Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara No 521.4/239.07/Sapras/3/2018 Tentang kebutuhan Dan Harga Tertinggi Eceran (HET) Wilayah Sumut.

Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
Urea Harga RP 2.000/kg Dengan Warna Pink.ZA.Rp 1400/kg warna Orange
NPK Rp 2300/kg dengan Warna merah muda sementara SP 36 Harga 2.200/kg dengan Warna Keabu-abuan Dan Pupuk Organik Dengan Harga RP 500/kg.yang di Produksi dan Produsen pupuk bersubsidi Oleh PT.pupuk Iskandar muda.PT Pusri Palembang.PT pupuk Kujang.PT.Petrokimia Gresik Dan PT pupuk Kaltim.tutupnya./// S.Syaputra Harahap.

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Kamis, 15 November 2018 | 17:12:59
Kejatisu Gelar In House Training
Rabu, 14 November 2018 | 13:11:10
Jajaran Poldasu Ungkap 15 Kasus Narkoba
Senin, 12 November 2018 | 14:00:39
Polres Pelabuhan Belawan Basmi Pekat dengan Ops K2YD
Senin, 12 November 2018 | 13:58:34
Dinas Kesehatan Paluta Peringati HKN Tahun 2018
BERIKAN KOMENTAR
Top