• Home
  • Sumut
  • Pemkab Paluta Gelar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa
Kamis, 15 November 2018 | 16:36:09

Pemkab Paluta Gelar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa

Foto/Ist
Pemkab Paluta Gelar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PALUTA///Salah satu tujuan diberlakukanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk mempercepat proses pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa. Oleh karena itu, sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, maka pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada di desa.

Hal tersebut disampaikan Sekda Kab.Paluta H.Burhan Harahap SH, saat menyampaikan sambutan tertulis Bupati pada acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dengan Peraturan Bupati Paluta No 50 Tahun 2017,

Dalam Pemantauan Wartawan aktualonline.Com.acara dihadiri para Kepala Desa,Sekretaris Desa Dan juga seluruh Camat Se-kabupaten Paluta Yang Di Gelar mulai tanggal 14-15 November 2018 Aula Pertemuan Perguruan Akbid Husada paluta Desa Aek Haruaya Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) Rabu (14/11/2018).

Selain itu Sekda menjelaskan pemerintah desa juga mendapat bantuan keuangan yang sangat besar, baik itu dari pemerintah kabupaten maupun dari pemerintah pusat. Untuk itu, dia berharap agar para kepala desa dengan dibantu oleh seluruh perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Agar dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.ujarnya

Sementara Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Paluta H.Ihpan Siregar S.sos Menjelaskan Berdasarkan hasil monitoring bidang pemerintahan desa terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Serta undang-undang No 37 Tahun 2007 Tentang pembentukan wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara Dan Peraturan Bupati Paluta No 50 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa  sejauh ini masih ditemukan beberapa kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah karena aparatur pemerintahan desa belum sepenuhnya memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa. Oleh karena itu, pada hari ini diselenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang desa," jelasnya di hadapan para peserta yang hadir pada sosialisasi tersebut.

Pada kesempatan itu, dirinya memberikan penekanan kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa, agar setelah mengikuti kegiatan tersebut dapat memperhatikan beberapa hal.

Hal-hal yang dimaksud dia di antaranya  dapat melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, sesuai dengan fungsi dan tugas yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa, diingatkan dia agar mereka mengikuti seluruh prosedur serta mekanisme yang telah ditetapkan. Sehingga, dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan efektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

"Selanjutnya yang perlu diperhatikan, bila dikemudian hari menemukan kesulitan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab, Saudara dapat berkonsultasi atau meminta bantuan pelayanan dengan pihak kecamatan ataupun dengan OPD terkait," pesannya. Ihpan///S.Syaputra Harahap

 

 

 

Editor : Zul

 


BERITA LAINNYA
Senin, 17 Desember 2018 | 15:54:42
Kapolda Sumut Siap Bantu Perayaan Natal PWI 2018
Senin, 17 Desember 2018 | 14:48:06
Kapolda Ajak Goweser Ciptakan Pemilu Damai
Sabtu, 15 Desember 2018 | 00:42:52
Satlantas Polrestabes Medan Bakar 80.495 SIM Kadaluarsa
Sabtu, 15 Desember 2018 | 00:36:52
Satlantas Polrestabes Medan Bakar 80.495 SIM Kadaluarsa
BERIKAN KOMENTAR
Top