• Home
  • Sumut
  • Kasek SDN 101670 Desa Aek Lantosan I Paluta Terancam Dipolisikan
Selasa, 11 Desember 2018 | 12:22:18
*Dugaan Penggelapan Dana Bos

Kasek SDN 101670 Desa Aek Lantosan I Paluta Terancam Dipolisikan

Foto/Ist
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com PALUTA///Inspektorat Paluta telah menemukan Penggelapan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam 4 Triwulan yang dilakukan Kepala Sekolah Asriah Harahap dalam kasus dugaan Tindak Pidana Penggelapan Penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) pusat tahun 2017 dan 2018 pada SDN No 101670,Aek Haruaya,Desa lantosan I Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta).

 

Kepala Inspektorat Paluta Abdul Gani Huta Suhut melalui Inspektorat Pembantu II (Irban) Daiman Siregar Ketika ditemui aktualonline.com beberapa waktu lalu mengungkapkan dari hasil audit yang dilakukan terhadap Asriah Harahap Kepala SDN No 101670 telah ditemukan perkiraan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi dana BOS selama 4 triwulan mulai Triwulan 3 dan 4 pada tahun 2017 sampai dengan triwulan 1 dan 2 Tahun 2018 dengan jumlah murid sebanyak 281 siswa,ujar Daiman

 

"Namun atas temuan tersebut wartawan aktualonline.com kembali jumpai Irban II Daiman Siregar atas tindak lanjut atas dugaan Penggelapan Anggaran Dana BOS yang di lakukan Asriah Harahap, pada saat itu Daiman Siregar menuturkan kalau Penggelapan Dana BOS tersebut sudah dilimpahkan berkas kepada Bupati Paluta yang waktu Itu dijabat Drs.Bahrum Harahap serta menitipkan kepada Dinas Pendidikan Paluta sebagai barang bukti untuk ditindak lanjuti nanti, tetapi bukan tupoksi kita untuk tindak pidananya namun tetap kita kawal sampai pengembalian dilakukan,"tutur Daiman Siregar di ruangannya.Senin (10/12/2018)

 

Sementara, hasil akhir berapa jumlah Rupiah yang harus dikembalikan tersangka berdasarkan pasal 18, berdasarkan Pengakuan Pihak Dinas Pendidikan Telah Di Kembalikan Sebesar RP 20.900.000 ( Duapuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

 

."Tetapi secara prinsip, pihak Dinas Pendidikan sudah berhasil mengamankan uang yang menjadi kerugian negara namun Daiman Siregar menjelaskan kalau Bukti Pengembalian tersebut belum diterima pihaknya.

 

Anehnya dalam penemuan atas Penggelapan Anggaran Dana BOS tersebut diduga tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan pihak Inspektorat sebelumnya yang diperkirakan mencapai Ratusan Juta Rupiah dan sesuai fakta di lapangan apa yang diungkapkan beberapa guru tenaga pendidik sekolah yang bersangkutan atas apa yang dituangkan dalam surat permohonan bantuan kepada Disdik Paluta beberapa guru tenaga pendidik maupun Wali Kelas. Agar memberikan bantuan dari beberapa aitem yang tidak dilaksanakan Kepala Sekolah Atas bantuan BOS pusat Tahun Ajaran 2017/2018  yang bersumber dari anggaran Kementerian Pendidikan Nasional / APBN selama 4 triwulan.

 

Ditempat yang berbeda Ketua DPC LPP.TIPIKOR Kabupaten Paluta Akhiruddin Siregar mengatakan kepada aktualonline.com diperkirakan, pada Triwulan ke 3 dan 4 Juli sampai Desember 2017 diterima sebesar Rp112.400.000. dan pada penerimaan BOS triwulan I dan II Januari sampai Juni 2018 sebesar Rp 112.400.000, sehingga total secara keseluruhan mencapai Rp. 224.800.000 tentu kita hitung dari jumlah murid

 

Tentu ada dugaan permainan antara Kepala Sekolah dengan pihak tertentu ini yang harus diperiksa ulang temasuk Bendahara dan Operator dalam penggelapan 4 Triwulan akal sehat aja kita berfikir apa memang masuk akal hanya ditemukan pihak Inspektorat dari anggaran RP.224.800.000 cuma RP.20.900.000. ujarnya.

 

Akhiruddin menambahkan, setelah anggaran dana BOS itu di audit  Pihak Inspektorat boleh dikatakan Asriah Harahap Sebagai Kepala Sekolah adalah tersangka dan juga ada dugaan bendahara serta Operator Sekolah atas perintahnya telah menyalahgunakan dana bantuan tersebut dan laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh tersangka ternyata banyak ditemukan nota fiktif sehingga mengakibatkan kerugian negara.

 

"Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat(1) jo pasal 3 jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,"tuturnya.

 

Seharusnya pihak Berwajib mengamankan kepala sekolah (kepsek) dan dua orang bendahara dan Operator Sekolah SDN No 101670 desa Lantosan I, Mereka diduga telah menyelewengkan/Mengelapkan dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) tahun anggaran 2017 dan Tahun 2018.

 

Menurutnya, Akhiruddin Asriah Harahap merupakan orang yang bertanggung jawab atas penggunaan dana BOS.Tentu Dia yang menunjuk bendahara serta Operator Sekolah. Ketiga orang itu diduga telah bersekongkol untuk menyelewengkan penggunaan dana BOS.

 

Akhiruddin menjelaskan, dalam penggunaan dana BOS itu, ketiganya membuat laporan pertanggung jawabannya. Namun, sejumlah bukti-bukti riil seperti kuitansi, nota, dan lainnya sebagian besar ada yang difiktifkan Atas Pengembalian yang Telah Di Lakukan Oleh Kepala Sekolah Itu adalah Ikhtikat Yang Sangat Baik Namun Kita Tidak Melihat Besar Kecilnya penggelapan Tersebut namun Kita Kembali Ke Undang-Undang Tindak pidana Kalau Kepala Sekolah Tetap Di Lakukan Tindakan Hukum Yang Jelas Agar Perilaku Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi tetap dilaksanakan di NKRI ini.

 

Saat ini, Lanjut Akhiruddin Siregar kita akan persiapan laporan ke pihak berwajib agar mengembangkan kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi. Namun Kita juga tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

 

Setelah nantinya kita laporkan kepihak Kepolisian "Mudah-mudahan proses penyidikannya cepat selesai dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor," tutur Akhiruddin./// S.Syaputra Harahap

 

 

Editor : Zul

 


BERITA LAINNYA
Rabu, 19 Juni 2019 | 13:42:59
Wali Kota Ajak Umat Budha Jaga Kebhinekaan
Rabu, 19 Juni 2019 | 00:15:49
200 Satpol PP ‘Bersihkan’ PK5 di 4 Lokasi
Selasa, 18 Juni 2019 | 23:57:23
Polsek Medan Helvetia Ringkus Dua Pelaku Pemerasan
Selasa, 18 Juni 2019 | 23:36:11
Faperta UDA Angkatan 87 Gelar Reuni Perdana
BERIKAN KOMENTAR
Top