• Home
  • Sumut
  • KPUD Bersama Pemda Paluta Gelar Rakor Persiapan Pemilihan Legeslatif Dan Presiden/Wakil Presiden 2019
Kamis, 14 Maret 2019 | 15:36:07

KPUD Bersama Pemda Paluta Gelar Rakor Persiapan Pemilihan Legeslatif Dan Presiden/Wakil Presiden 2019

aktualonline.com/Sahnan Harahap
KPUD Bersama Pemda Paluta Gelar Rakor Persiapan Pemilihan Legeslatif Dan Presiden/Wakil Presiden 2019
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.PALUTA ||| Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Padang Lawas utara (Paluta) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paluta menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Legeslatif (Pileg) dan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2019.

Acara yang digelar di Aula Kantor Bupati Paluta pada Kamis 14 Maret 2019 tersebut dihadiri Bupati Andar Amin Harahap S.STP. M.SI dan Wakil Bupati H.Hariro Harahap. SE.M.SI.Kapolres Tapsel AKBP Irwa zaini Adip SH.Kepala Kejari Paluta Bambang S.nyoman SH.seluruh pejabat sekretariat pemkab paluta.seluruh Ka.SOPD,TNI/POLRI, Ketua DPRD, Ketua KPU,Ongkusyah SE. Ketua Bawaslu,Panggabean Hasibuan SE. Ketua Parpol,OKP, Camat, Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Paluta.

Ketua KPUD, Paluta Ongkusyah Harahap SE. menyampaikan," pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sehingga di era keterbukaan seperti sekarang, masyarakat kian kritis dan semakin memahami keberadaan pemilu sebagai wahana untuk mengubah harapan menjadi kehidupan berdemokrasi yang lebih baik. Semua elemen masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk mengawal Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, aman, tertib dan bertanggung-jawab.

“Rakor tersebut sebagai salah satu tahapan dalam rangka menyukseskan Pemilu Legislatif, DPRD, DPR RI,DPD dan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2019. Pemilu tahun ini merupakan amanat konstitusi yang harus kita sukseskan bersama baik pemerintah serta seluruh partai politik bersama segenap elemen masyarakat,” ujar Ongku di sela-sela aktivitasnya sebagai Ketua KPUD Paluta.

Semantara itu, Bupati kabupaten Paluta Andar Amin Harahap S.STP.M.SI mengingatkan secara khusus kepada semua jajaran birokrasi bahwa merujuk pada UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, semua birokrasi tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Pemerintah kecamatan atau kelurahan/desa se-Paluta harus memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu dalam pelaksanaan kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye pemilu.

“Melalui rakor ini diharapkan dapat membuahkan rumusan-rumusan dan kesepahaman, sehingga masalah-masalah yang dapat menghadang dalam penyelenggaraan Pilpres/wakil presiden serta Pileg Tahun 2019 ini tidak akan terjadi. Serta setiap permasalahan dan kendala harus segera diantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi atau masalahnya melebar lebih luas,” tutup Bupati.||| Sahnan Harahap

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Top