• Home
  • Sumut
  • SPPA Bisa Jerat Jurnalis 5 Tahun Penjara
Jumat, 16 Agustus 2019 | 11:30:00

SPPA Bisa Jerat Jurnalis 5 Tahun Penjara

Foto/Ist
Ketua Komisi Kompetensi PWI Pusat, Kamsil Hasan meminta jurnalis berhati - hati dalam membuat pemberitaan anak. Walaupun sudah membuat berita sesuai kode etik jurnalistik (KEJ), namun jurnalis bisa terjerat UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
BERITA TERKAIT:

aktualonline.com.MEDAN ||| Ketua Komisi Kompetensi PWI Pusat, Kamsil Hasan meminta jurnalis berhati - hati dalam membuat pemberitaan anak. Walaupun sudah membuat berita sesuai kode etik jurnalistik (KEJ), namun jurnalis bisa terjerat UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

"Ancaman hukumannya cukup besar, UU SPPA ini membuka peluang wartawan dengan hukuman 5 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta," ucap dia dalam Pelatihan Tentang Isu- Isu Gender dan Anak dalam Pemberitaan Bagi SDM Media di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Grand Mercure Hotel Medan, Kamis (15/8/2019).

Menurut Kamsil, untuk melindungi jurnalis dari UU SPPA ini, Dewan Pers bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI merumuskan pedoman pemberitaan ramah anak. "Dan pada 7 Februari 2019 lalu, telah disahkan draft Pedoman Pemberitaan Ramah Anak menjadi Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Peraturan ini telah ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers saat itu, Yosep Adi Prasetyo," jelas Kamsil.

Menurut Kamsil, UU SPPA perlu dibuat pedomannya, lantaran UU ini mengintervensi sejumlah UU. Tak hanya dapat menjerat jurnalis, namun juga penegak hukum. Dan SPPA ini ditegakkan melalui proses pengaduan dari yang memiliki legal standing. "Jadi sebenci - bencinya kita kepada anak pelaku kejahatan, atau orangtua yang melakukan kejahatan pada anaknya. Kita harus hati-hati dalam membuat pemberitaan," beber pria yang turut sebagai tim perumus draft Pedoman Pemberitaan Ramah Anak ini.

 

Kamsil mengungkapkan, teori dengan ilmu jurnalistik, berita harus memenuhi unsur 5W dan 1 H. Lalu, dalam konteks perlindungan anak, maka kelengkapan unsur berita tidak boleh melanggar KEJ apalagi UU. "Sehingga orang yang membuka identitas anak bermasalah dengan hukum dapat dikenakan sanksi hukum," tukasnya.||| Samsidar Saragih

 

 

 

 

 

Editor : Zul


BERITA LAINNYA
Kamis, 14 November 2019 | 17:17:36
Pemkab Labuhanbatu Launching Aplikasi Sisumaker
Rabu, 13 November 2019 | 11:05:37
Bom Bunuh Diri Meledak di Polrestabes Medan
Minggu, 10 November 2019 | 21:58:47
Kapoldasu Minta Momentum Hari Pahlawan Tingkatkan SDM
Minggu, 10 November 2019 | 21:51:07
Tangani Masalah Bangkai Babi !! Pemko Medan Bentuk TKT
Minggu, 10 November 2019 | 21:49:28
Plt Wali Kota Medan : Siapapun Bisa Jadi Pahlawan
Minggu, 10 November 2019 | 00:27:06
Plt Wali Kota Terima Penghargaan Dari Pangdam I/BB
BERIKAN KOMENTAR
Top